Cucu kandungku sekaligus anak biologisku
Tanggal: Kamis, 12 Mei 2011
Topik: UPT


   Kasus Kekerasan Seksual Anak di Aceh

Oleh: Nia Sunatun Saniyah,S.ST*


Anak merupakan generasi bangsa, subjek yang memiliki keinginan dan berbagai harapan. Generasi penerus peradaban dan perubah keadaan bangsa. Banyak sarana dan prasarana yang membuat anak mengasah potensi di awal kehidupannya (read: balita), dari mulai play group, Taman Penitipan Anak, yang berisi kurikulum pendidikan yang mengasah keaktifan otak kiri dan otak kanannya. Sampai di usia anak ada sekolah formal yang mendidik kognitif, afektif dan psikomotorik untuk tumbuh dan semakin berkembang. Anak menjadi subjek yang berhak memilih apa yang disukai dan apa yang diminati dengan peran serta bimbingan orang tua.



Disisi kehidupan yang lain, anak justru menjadi objek yang dijadikan alat bagi orang-orang disekelilingnya yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik untuk mereka. Orang itu ada orang tuanya, ada tetangganya dan bahkan ada saudara-saudara kandungnya.Anak dijadikan alat untuk mencari penghasilan, anak diterlantarkan, anak dieksploitasi, bahkan anak harus merasakan kekerasan.

Berbicara masalah kekerasan pada anak, menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hadi Supeno mengungkapkan data dari bulan Januari hingga Agustus 2010 terjadi 1.100 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia. "Dari 1.100 kasus yang ada, 23 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual," katanya. anak yang menjadi korban kekerasan seksual (read: pemerkosaan) kebanyakan dari mereka adalah anak di bawah usia 16 tahun. Di Indonesia sudah tidak terhitung lagi jumlah anak yang pernah melahirkan karena korban ini tidak mengetahui perencanaan hidup mereka setelah melahirkan. 

Satu hari penulis pernah membaca surat dari Kedutaan Besar Malaysia yang dikirimnya ke seluruh Kementerian di Indonesia, isinya adalah himbauan dan ajakan pada pemerintah indonesia untuk membuat  women pregnancy sheltered (Tempat Perlindungan untuk wanita hamil). Saat itu penulis berfikir tidak setuju terhadap wacana tersebut, karena bisa jadi pendukung bagi para pelaku Free Sex , karena jika mereka hamil sudah ada tempat perlindunganya. Namun setelah hampir 6 bulan berada di Aceh dengan kondisi masyarakat yang masih agamis penulis mendapatkan pemahaman baru. Adat di Aceh wanita hamil (sekalipun anak) ketika dia hamil dengan alasan apapun yang terjadi di luar pernikahan maka seluruh warga masyarakat yang tinggal dalam satu kampung akan mengusirnya ke luar kampung beserta keluarganya.

Ketika yang hamil adalah wanita dewasa karena melakukan hubungan yang dilakukan tanpa keterpaksaan dan penuh kesadaran di luar pernikahan, maka hal wajar bila masyarakat menganggapnya sebagai pembawa sial, penghambat rezeki masyarakat dan menyebabkan bencana dimana-mana. Namun jika yang hamil adalah anak (dibawah usia 18 tahun), mereka hamil karena diperkosa, lalu mereka di usir dari kampung, maka dimana mereka bisa berlindung? Sedangkan berharap dan menginginkan terjadi musibah (pemerkosaan) mereka tidak pernah terbayang? dengan kehamilan yang tidak diinginkannya saja anak yang menjadi korban itu merasa tidak mempunyai masa depan lagi, ditambah dengan tidak memiliki tempat untuk berlindung untuk melanjutkan kehidupanya.

Di sisi lain, menurut Konvensi hak anak, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, dan anak berhak untuk menjalani kehidupannya. Berbagai kasus kekerasana seksual ini yang saat ini sedang ditangani oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Rumah Sejahtera Darussa’adah, menjadi tempat perlindungan anak dari korban tindak kekerasan, anak terlantar dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 

Memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual (pemerkosaan) sangat dilematis, salah satu kasus yang sedang hangat ditangani adalah anak korban kekerasan seksual (pemerkosaan) dari ayah kandungnya sendiri. Anak yang dilahirkan oleh klien adalah cucu sekaligus anak dari Sang Ayah. Dramatisnya kehidupan, tekanan yang terjadi pada anak bukan hanya dia sudah diperkosa saja, tapi juga melahirkan anak dari ayah kandungnya sendiri. Layaknya sinetron yang ceritanya hanya sebatas imajinasi, namun inilah realita kehidupan. 

Rumah Sejahtera Darussa’adah tidak sendiri dalam menangani kasus seperti ini, ada 23 lembaga yang berperan serta meringankan beban sang anak seperti, Rumah Sakit, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, LBH Anak di Prov. Aceh telah bersinergi menanganinya. Perjuangan panjang dalam menghadapi kasus-kasus terasa ringan dengan kerja sama dari 23 lembaga yang sudah tercantum dalam MoU atau Kesepakatan Bersama tanggal 31 Maret 2010 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi NAD. 

Sinergisasi penanganan kasus untuk korban tindak kekerasan seperti yang telah dilaksanakan Rumah Sejahtera Darussa’adah di Prov. Aceh, memungkinkan mendorong seluruh daerah dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan hal sama, sehingga MoU yang terjadi bukan hanya internal satu Provinsi, namun bisa lintas Provinsi se-Indonesia.







Artikel dari PSAA Darussa'adah Aceh
http://darusaadah.depsos.go.id

URL:
http://darusaadah.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19