Sejarah PSAA Darussa’adah Aceh

Konflik sosial berkepanjangan yang terjadi hampir tiga dasawarsa di Aceh, mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh terutama bagi anak-anak. Untuk menampung anak korban konflik tersebut pada tahun 2004 pemerintah membangun Darussa’adah. Belum sempat dioperasionalkan, pada tanggal 26 Desember 2005 terjadi bencana alam gempa bumi dengan diiringi tsunami yang meluluhlantahkan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Akibat kejadian bencana alam tersebut ribuan anak kehilangan orang tua, sanak saudara dan harta benda sehingga mereka berada dalam situasi terlantar, stres, trauma dan rentan akan tindak kekerasan.

Untuk menangani permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2006 pemerintah mulai menyiapkan operasionalisasi PSAA. Kemudian pada tahun 2007, mulai melaksanakan perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja. Dengan perkembangan permasalahan anak pada saat ini, awal tahun 2008 menyelenggarakan juga pelayanan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu berupa Rumah Perlindungan Sosial Anak. Pada tahun 2013, PSAA Darussa’adah Aceh menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri sesuai dengan Permensos No. 23 tahun 2012.

Tujuan PSAA Darussa’adah Aceh

Memberikan perlindungan khusus bagi anak korban konflik sosial, bencana alam, sosial psikologis dan spiritual serta yang terlantar dalam pemenuhan kebutuhan fisik, Psikologis, psikososial maupun mental spiritual agar dapat terus hidup, tumbuh, berkembang dan dapat turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan melalui PSAA Darussa’adah Aceh.

Tujuan Pelayanan

1. Menciptakan kondisi sosial yang kondusif yang mendorong kehidupan psikososial klien;
2. Mengupayakan pengembangan bakat, minat serta potensi yang ada pada setiap klien;
3. Melestarikan seni dan budaya daerah sebagai salah satu unsur menanamkan sikap cinta tanah air;
4. Meningkatkan/mengembangkan kecerdasan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, sehingga anak memiliki kemampuan mental intelektual untuk mendukung pelaksanaan program bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, Bimbingan ketrampilan kerja dan kemandirian.
5. Memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kerja agar penerima pelayanan (klien) mampu memiliki satu atau lebih jenis keterampilan yang dapat dijadikan modal hidup dan kehidupan serta kemandirian di masa yang akan datang;
6. Menumbuhkembangkankan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan beragama agar klien mengenal, mengamalkan, dan membiasakan diri melakukan Ibadah sesuai dengan kaidah agama;
7. Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga klien dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam masyarakat;
8. Mengembangkan wawasan pengetahuan agar klien memiliki wawasan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja dan jenis pekerjaan;
9. Menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan keluarga atau wali untuk menerima kembali klien di tengah keluarga dengan menyiapkan sarana yang sesuai dengan keterampilan anak bila memungkinkan;
10. Meningkatkan kemampuan bantu diri yang dapat dilakukan dengan baik sehingga ketergantungan kepada orang lain semakin berkurang;
11. Mempertinggi keterlibatan klien dalam masyarakat sehingga rasa tanggung jawab masyarakat semakin besar untuk menerima dan memperlakukan klien sebagaii warga masyarakat.

Fasilitas

1. Kantor
2. Meunasah
3. Bale Pengajian
4. Poliklinik
5. Perpustakaan
6. Ruang Makan
7. Ruang Case Conference
8. Ruang Therapy Psikososial
9. Ruang Pekerja Sosial
10. Ruang Belajar
11. Gedung Keterampilan
12. Aula
13. Sarana Olahraga
14. Alat Transfortasi

SDM

1. Struktural (Kepala, Kaur TU, Kasubsi dan Staff)
2. Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
3. Tenaga Kontrak (Pembimbing Agama, Pengasuh, Perawat, Instruktur Olahraga/Kesenian, Pramu Kantor, Satpam)

Program Pelayanan

a.    Asuhan Anak

- Tujuan : Menjamin terpenuhinya hak anak yang menunjang serta mengoptimalkan tumbuh kembang melalui pengasuhan agar berperilaku normatif dan berpendidikan formal.

-  Sasaran : Anak usia Sekolah sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

b.    Rumah Perlindungan Sosial Anak

- Tujuan : Terlindunginya anak-anak dari situasi terburuk sehingga dapat kembali kepada kehidupan yang wajar sesuai dengan hak-haknya.

- Sasaran : Anak yang memerlukan perlindungan khusus, contoh : anak korban tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun seksual, trafficking, penelantaran fisik, sosial, ekonomi maupun psikologis.

Jaringan Kerja

1.    Instansi Pemerintah :

a.    Dinas Sosial Propinsi, Kota dan Kabupaten

b.    Dinas Syariat Islam

c.     TNI dan POLRI

d.    Depkes

e.    Diknas

f.     Deperindag

g.    Depnaker

h.    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i.      MPU

j.      Instansi/Lembaga Pendidikan (Unsyiah, UIN  Arr-Raniry, Ummuha, dll)

2.    Lembaga Non Pemerintah

a.    LBH Anak

b.    Aceh Community Center

c.     HIMPSI

d.    PKPA

e.    Children Center

f.     Turkey School

g.    Right to Play

h.    World Vision Indonesia

i.      Save The Children

j.      IPSPI

Persyaratan Klien

1.    Anak usia 0 - <18 Tahun

2.   Anak korban konflik, bencana alam (anak yatim/piatu/yatim piatu) dan anak terlantar atau anak putus sekolah yang dinyatakan dengan surat keterangan dari keuchik.

3.    Rujukan dari Instansi Pemerintah, LSM/NGO dan masyarakat

4.    Bersedia mengikuti program-program dan bersedia ditempatkan di asrama.

5.    Belum berkeluarga (menikah).

6.    Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dokter/Puskesmas.

7.    Surat keterangan tidak mampu dari keuchik setempat dengan mengetahui camat.

8.    Adanya surat persetujuan atau izinn orang tua/wali

9.    Surat pengantar dari Dinas Sosial setempat

Prinsip-Prinsip Pelayanan

1.     Prinsip Nondiskriminasi

a.    Setiap anak berhak memperoleh pelayanan secara manusiawi dan adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan, dan status sosial budaya lainnya.

b.    Menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

c.   Menerima keberadaan anak apa adanya sebagai individu yang mempunyai harga diri, potensi, kelebihan, dan kemampuan serta mempunyai sikap empati.

d.    Memperlakukan anak sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya/unik dari segi potensi, bakat, minat, ciri-ciri, latar belakang, kondisinya saat ini, cita-cita, dan harapan masa depannya.

2.     Prinsip kepentingan Terbaik Anak

a. Mengupayakan semua keputusan, kegiatan, kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak (kepolisian, pengadilan, dan institusi pemerintah lainnya, organisasi internasional dan nasional serta masyarakat) untuk membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.

b. Mengupayakan yang terbaik bagi anak yang membutuhkan perlindungan untuk hidup, berkembang dan memperoleh masa depan mereka secara lebih baik.

3.     Prinsip Menghormati Pendapat Anak

a.   Pendapat anak perlu didengar dan diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan mereka di dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan

b.  Mendorong, memberikan kesempatan, dan melibatkan anak seluas-luasnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta menumbuhkan tanggung jawab dan keterlibatan anak dalam upaya pemecahan masalahnya dan menghindari ketergantungan pada pelayanan.

c.   Menghormati hak anak untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil keputusan tersebut.

d.  Menumbuhkan dan memelihara komunikasi yang efektif dan effsien dengan anak dalam rangka membantu mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

4.     Prinsip Mengutamakan Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang Anak

a.    Kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan anak.

b.    Menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri.

5.     Prinsip Kerahasiaan

Memperlakukan semua informasi anak sebagai dokumen yang rahasia dan tidak menceritakan semua informasi tentang anak pada forum-forum dan orang lain, kecuali untuk kepentingan anak.